Judicial Review UU-ITE Ditolak!

Setuju-setuju saja

Setuju-setuju saja

sebenernya di satu sisi emang butuh perlindungan hukum, tapi tentunya jenis perlindungan yg tidak terlalu fleksibel sehingga dikuatirkan mudah disalahgunakan

sebenernya di satu sisi emang butuh perlindungan hukum, tapi tentunya jenis perlindungan yg tidak terlalu fleksibel sehingga dikuatirkan mudah disalahgunakan

Menurut gw nih. Penolakan atas uji materi adalah tindakan sewenang-wenang MK. APALAGI dengan alasan yang disebutin diatas.

Blogger nggak minta itu UU di batalin kan? CUMA MINTA di uji materi dulu sebelum disahkan, dan kalo emang nggak cocok ya harus direvisi!

Tapi dengan penolakan itu kelihatan banget kan, kalo pemerintah lebih peduli ngurusin UU dari pada pendapat orang-orang yang merasa bakalan kena imbasnya.

Dan mengenai bertentangan dengan UUD 1945 itu bener. Sejak draftnya nongol di detik forum, gw udah mengkhawatirkan ini.

Dan dari reaksi MK udah jelas kalo UU ini bisa dipake meng overide UUD 1945! Apa nggak keblinger tuh?!?

Menurut gw nih. Penolakan atas uji materi adalah tindakan sewenang-wenang MK. APALAGI dengan alasan yang disebutin diatas.

Blogger nggak minta itu UU di batalin kan? CUMA MINTA di uji materi dulu sebelum disahkan, dan kalo emang nggak cocok ya harus direvisi!

Tapi dengan penolakan itu kelihatan banget kan, kalo pemerintah lebih peduli ngurusin UU dari pada pendapat orang-orang yang merasa bakalan kena imbasnya.

Dan mengenai bertentangan dengan UUD 1945 itu bener. Sejak draftnya nongol di detik forum, gw udah mengkhawatirkan ini.

Dan dari reaksi MK udah jelas kalo UU ini bisa dipake meng overide UUD 1945! Apa nggak keblinger tuh?!?

masalah batas..
tapi kalau mau melihat hukum2 negeri ini secara keseluruhan (termasuk hukum2 rujukan jika terjadi pelanggaran), maka blogger tidak perlu khawatir…

bukankah mengkritik juga harus dengan cara yg cerdas? jadi mari cerdaslah para blogger! *halah..

masalah batas..
tapi kalau mau melihat hukum2 negeri ini secara keseluruhan (termasuk hukum2 rujukan jika terjadi pelanggaran), maka blogger tidak perlu khawatir…

bukankah mengkritik juga harus dengan cara yg cerdas? jadi mari cerdaslah para blogger! *halah..

[...] lihat berita dan postingannya disini, disini, disini, disini, disini, disini, disini, disini, disini, disini, dan [...]

Pupus Meong…parah…gak ngerti banget sih…komentarmu lucu abiess…

Pupus Meong…parah…gak ngerti banget sih…komentarmu lucu abiess…

Sedikit komentar atas Herman Saksono. Mungkin “rationale” atas perbedaan berat hukuman itu adalah karena kalau di internet dampaknya jauh lebih besar sebab kemungkinan hinaan itu dibaca (diketahui) oleh lebih banyak orang ketimbang menghina di jalan.

Mungkin.

Sedikit komentar atas Herman Saksono. Mungkin “rationale” atas perbedaan berat hukuman itu adalah karena kalau di internet dampaknya jauh lebih besar sebab kemungkinan hinaan itu dibaca (diketahui) oleh lebih banyak orang ketimbang menghina di jalan.

Mungkin.

[...] Konstitusi [inilah.com - yuhendra]. namun Mahkamah Konstitusi telah menggugurkan gugatan untuk penghilangan pasal tersebut. Menkominfo seolah bungkam dan lepas tangan terkait dengan pembunuhan daya kritis dan [...]

Blog itu fungsinya personal diary, hanya saja dia mengambil bentuk online. Kalau memang harus menyaring apa yang ingin ditulis, berarti sudah tidak free speech dong. Saya sendiri blogger dan saya suka blogging karena saya bisa BEBAS menulis apapun yang saya rasakan dan pikirkan. Saya rasa semua blogger juga seperti saya. Blog pribadi adalah urusan personal kita. Tidak pernah ada sejarahnya orang ditahan atau dipenjara karena menulis diary. Cuma memang, blog bisa dibaca semua orang. Tapi yah, deal with it dong. Ini jaman apa, kalau business atau government takut sama internet, jangan mimpi bakal maju. Malah mestinya meningkatkan kualitas dalam segala hal sehingga tidak ada alasan bagi konsumen untuk menumpahkan unek-unek. Itu positif. Bukan malah menyaring apa yang ditulis hanya karena takut dipenjara. Saya pribadi menulis blog bahasa Inggris. Dan blog saya dibaca bukan oleh orang Indonesia. Jadi, borderless nation ini memang sesuatu yang harus diadaptasi oleh Indonesia,.

Blog itu fungsinya personal diary, hanya saja dia mengambil bentuk online. Kalau memang harus menyaring apa yang ingin ditulis, berarti sudah tidak free speech dong. Saya sendiri blogger dan saya suka blogging karena saya bisa BEBAS menulis apapun yang saya rasakan dan pikirkan. Saya rasa semua blogger juga seperti saya. Blog pribadi adalah urusan personal kita. Tidak pernah ada sejarahnya orang ditahan atau dipenjara karena menulis diary. Cuma memang, blog bisa dibaca semua orang. Tapi yah, deal with it dong. Ini jaman apa, kalau business atau government takut sama internet, jangan mimpi bakal maju. Malah mestinya meningkatkan kualitas dalam segala hal sehingga tidak ada alasan bagi konsumen untuk menumpahkan unek-unek. Itu positif. Bukan malah menyaring apa yang ditulis hanya karena takut dipenjara. Saya pribadi menulis blog bahasa Inggris. Dan blog saya dibaca bukan oleh orang Indonesia. Jadi, borderless nation ini memang sesuatu yang harus diadaptasi oleh Indonesia,.

Unsur-unsur pemidanaan. Disiplin ilmunya adalah Penologi. Pasal 27 itu kehilangan validitas akademik karena mengandung kata ‘dengan sengaja. Penjelasan tentang kata ‘dengan sengaja’ ini, tidak ada dalam penjelasan undang-undang (memorie van toelichting). Efektifitasnya dipertanyakan pada saat pemidanaan, yang secara materil seorang Jaksa harus bisa membuktikan bahwa seseorang disuatu tempat yg tidak diketahui orang maupun saksi telah melakukan kejahatan tersebut SECARA SENGAJA.
Unsur lain adalah kata ‘TANPA HAK’. Penafsiran secara logis berarti setiap orang yang tidak punya ALAS HAK (tidak punya kedudukan dan kewenangan hukum). Penafsiran secara ekstensif-nya berarti, setiap yang menyatakan fakta yang bukan milik dari orang yg menyatakan, alias menyatakan fakta orang lain.
Unsur PENCEMARAN NAMA BAIK, penafisarannya harus dikembalikan kepada hukum tertulis yang sudah ada, yaitu pasal 310 KUHP tentang PENCEMARAN NAMA BAIK.
Hanya satu kelemahan pasal ini… bagaimana pembuktian untuk memastikan bahwa seseorang telah melakukan tindakan itu ‘dengan sengaja’ (dolus)? Belum lagi penerapan pasal ini tidak boleh pincang. Unsur ‘dengan sengaja’ dan ‘tanpa hak’ harus dibuktikan secara bersamaan. Jika unsur ‘dengan sengaja’ tidak dapat dibuktikan, maka unsur ‘tanpa hak’ menjadi gugur.

Unsur-unsur pemidanaan. Disiplin ilmunya adalah Penologi. Pasal 27 itu kehilangan validitas akademik karena mengandung kata ‘dengan sengaja. Penjelasan tentang kata ‘dengan sengaja’ ini, tidak ada dalam penjelasan undang-undang (memorie van toelichting). Efektifitasnya dipertanyakan pada saat pemidanaan, yang secara materil seorang Jaksa harus bisa membuktikan bahwa seseorang disuatu tempat yg tidak diketahui orang maupun saksi telah melakukan kejahatan tersebut SECARA SENGAJA.
Unsur lain adalah kata ‘TANPA HAK’. Penafsiran secara logis berarti setiap orang yang tidak punya ALAS HAK (tidak punya kedudukan dan kewenangan hukum). Penafsiran secara ekstensif-nya berarti, setiap yang menyatakan fakta yang bukan milik dari orang yg menyatakan, alias menyatakan fakta orang lain.
Unsur PENCEMARAN NAMA BAIK, penafisarannya harus dikembalikan kepada hukum tertulis yang sudah ada, yaitu pasal 310 KUHP tentang PENCEMARAN NAMA BAIK.
Hanya satu kelemahan pasal ini… bagaimana pembuktian untuk memastikan bahwa seseorang telah melakukan tindakan itu ‘dengan sengaja’ (dolus)? Belum lagi penerapan pasal ini tidak boleh pincang. Unsur ‘dengan sengaja’ dan ‘tanpa hak’ harus dibuktikan secara bersamaan. Jika unsur ‘dengan sengaja’ tidak dapat dibuktikan, maka unsur ‘tanpa hak’ menjadi gugur.

[...] review terhadap pasal 27 (3) UU ITE sendiri juga pernah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa Pemerintah menganggap UU ITE merupakan bentuk perlindungan umum (general [...]

tujuan adanya UU ITE baik. supaya orang2 gak sembarangan kalo ngomong.
coba pikir aja, gimana rasanya kalo kita dihina orang di internet. bisa2 seluruh dunia tau…

wah malunya minta ampun.

saya mendukung adanya UU ITE…UU ITE bukannya membatasi kebebasan berpendapat. tapi justru menata kebebasa berpendapat.
dengan adanya UU ITE kita di tuntut untuk kritis tetapi santun dan bisa di pertanggung jawabkan.

UU ITE gak perlu di revisi kok. isinya sudah jelas…
asalkan komentar kita bisa dipertanggung jawabkan kenapa harus takut.

tapi ya…gak tau deh kalo implementasi nya di lapangan…kadang hukum di indonesia ini agak ngeri sih.

kebebasan pendapat memang itu menjadi hak setiap warga indoneisa, namun kebebsan itu hasurs diatur..jd seflksibel apapun UU ITE tetap harus ada efek jeranya…untuk apa sih???demi terciptanya tujuan pancasila itu sendiri